12:43 pm - Sunday April 20, 2014

Memajukan Pulau-pulau Terdepan Indonesia

Asriadi Mangawe, ST, M.Si (Kla 96)

Pulau Miangas, Marampit, Intata dan Kakorotan adalah beranda depan Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) yang ada di Sulawesi bagian utara. Berdasarkan PERPRES RI No. 78 Tahun 2005, mereka ditetapkan ke dalam Pulau Pulau Kecil Terluar. Pulau yang masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Kepulauan Talaud, berbatasan langsung dengan negara tetangga, Philipina sehingga masuk sebagai area Border Cross Agrement (BCA).

Bagaimana menurut pandangan alumni Ilmu Kelautan Unhas, atas realitas tersebut, atas fenomena pulau-pulau terdepan tersebut untuk kepentingan Indonesia? Sila simak pemaparan Asriadi Mangawe, alumni Kelautan angkatan 1996 yang saat ini bekerja untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai staf Pendayagunaan dan Pelestarian, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Ditjen KP3K – KKP, berikut ini.

***

Dari 4 pulau tersebut di atas, hanya 3 pulau yang berpenghuni yakni Miangas, Marampit dan Kakorotan. Masih dalam kategori daerah tertinggal, pulau terpencil nan jauh dimana pekerjaan utama penduduknya adalah berkebun kelapa dan nelayan.  Letak yang jauh dari daratan utama Sulawesi dan menjadi bagian dari wilayah provinsi Sulawesi Utara, saat ini hanya bisa dikunjungi lewat transportasi laut, menjadi kendala besar dalam proses pembangunan di pulau terdepan ini.

Rute perjalanan menuju pulau terdepan/terluar ini seperti Miangas dari arah manapun tidak  gampang, selain letak geografis yang menyendiri di tengah Lautan Pasifik yang luas, pun memiliki konidisi cuaca yang dapat berubah setiap saat, sehingga selain sarana transportasi yang minim juga butuhkan keberanian untuk untuk ke pulau ini.

Denyut ekonomi di pulau terluar (Foto: Asriadi)

Miangas merupakan pulau Indonesia paling utara. sekaligus terdekat dengan Philipina hingga saat ini masih banyak warganya yang merasa terbelakang. Tidak beda jauh dengan penduduk yang bermukim di pulau Marampit dan Kakorotan. Minim infrastruktur atau ada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat tapi mubasir karena tidak menjadi kebutuhan utama warga, cepat rusak dan tidak dipikirkan mengenai pengelolaan infrastruktur tersebut secara berkelanjutan.

Di sana, sarana penerangan sangat minim, jalan menuju kebun kelapa warga yang belum sesuai harapan warga padahal jalannya tidak selebar dan sepanjang seperti jalan di kota. Produksi kopra tinggi namun tidak terangkut karena jadwal kapal perintis yang menuju ke pulau hanya sekali tiap dua minggu jika cuaca dan ombak bersahabat. Warga pulau juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan berupa abrasi dan kerusakan habitat ikan seperti terumbu karang. Tentu saja selain menyangkut persoalan bagaimana mengelola sumberdaya alam yang melimpah. Masalah lain yang dihadapi di pulau terluar ini adalah menjaga wilayah teritorial, mencegah masuknya teroris dan mencegah pencurian sumberdaya ikan yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan ZEE dan laut teritorial.

Pulau Terdepan yang Kaya

Miangas, Marampit, Intata, dan Kakorotan adalah sebagian pulau kecil yang ada di Indonesia, merupakan beranda depan negeri dengan bentuk Archipelagic State. Keempat pulau ini memiliki daratan pulau yang subur dengan sumberdaya alam yang melimpah seperti kebun kelapa yang hampir memenuhi daratan pulau, cengkeh, lada, kakao, pala, sagu, potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, teripang laut, dan wisata bahari dengan kondisi pantai yang eksotik maupun wisata budaya dan alam, serta sumberdaya mineral seperti tambang dan minyak.

Terdapat tanaman alami seperti talas dan sagu, berperan penting menjadi  makanan utama ketika tidak ada persediaan sembako akibat cuaca  buruk sehingga tidak ada kapal yang berlayar akibat angin dan ombak yang besar. Berbeda dengan pulau kecil lainnya di Indonesia yang biasanya kekurangan air tawar, maka di Pulau Marampit justru terdapat sumber mata air yang tidak pernah habis meskipun kemarau tiba. Pulau yang tetap hijau karena penduduk memang menjaga kelestariannya.

Di Pulau Intata terdapat adat Eha dan Mane’e, suatu nilai-nilai luhur yang terus terpelihara hingga saat ini sebagai upaya menjaga kelestarian sumberdaya lautnya. Eha laut berarti larangan mengambil hasil laut dan larangan memasuki lokasi tertentu di beberapa lokasi terumbu karang dan pantai oleh masyarakat. Sedang Mane’e merupakan kelanjutan dari adat Eha, yakni mengambil hasil laut secara bersama-sama, yang  biasanya dilakukan pada bulan Mei.

Di pulau terluar Indonesia (Foto: istimewa)

Nilai-nilai luhur ini menjadi sebuah model upaya konservasi SDI yang tidak membutuhkan biaya mahal seperti upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah yang banyak menghabiskan anggaran dan belum tentu juga berhasil menjaga kelestarian sumberdaya laut dan mengurangi prilakau ekstraktif sumberdaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Sebagai gambaran potensi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2010, jumlah tangkapan ikan di kecamatan Melonguane saja sebanyak 987 ton, kecamatan Nanusa sebanyak 786 ton dan kecamatan lirung sebanyak 543 ton.

Paradigma ke Depan

Paradigma lama yang memandang pulau terdepan/terluar sebagai pulau terpencil sudah usang, sekarang berganti menjadi beranda depan NKRI, kawasan yang harus diawasi dan diatur sedemikian bagusnya hingga tetap terjaga dan yang terpenting adalah membangunnya untuk mensejahterahkan penduduk yang bermukim di pulau tersebut.

Selama ini pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam aspek pengelolaan ditekankan pada aspek keamanan. Sebagai pulau pulau kecil terluar Indonesia, memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen, sehingga kedudukan pulau pulau kecil terluar Kepulauan Talaud memiliki aspek penting sebagai national security belt di tinjau dari perspektif keamanan nasional.

Melihat  potensi ekonomi pulau-pulau terdepan ini, maka strategi membangunnya harus lebih dipertajam lagi, optimalisasi pemanfaatan potensinya serta senantiasa menjaga kelestarian dan daya dukungnya (carriying capacity).

Meningkatkan efektivitas dalam mengelola pulau terdepan, adanya maintenance and ecology preservation juga akan mencegah terjadinya kasus seperti pulau Sipadan dan Ligitan terulang. Pentingnya membangun infrastruktur yang tepat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, modernisasi alat tangkap, perlunya cold storage, mencegah illegal fishing dan membuka akses pasar yang lebih global/luas, revitalisasi sarana transportasi (perhubungan) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan di beranda depan NKRI ini.

Berada di depan kantor DKP Talaud (Foto: Istimewa)

Perlu pendekatan baru kebijakan pengelolaan pulau pulau kecil dalam kerangka Border Cross Agreement (BCA) karena selama ini perjanjian tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal. Perdagangan wilayah perbatasan (Border Trade Area-BTA) meskipun memberi kesempatan, namun dibebani dengan berbagai pembatasan terhadap perdagangan barang. Padahal dengan letak geografis  yang strategis  dan fakta sejarah sejak dahulu antara penduduk di Kepulauan Talaud seperti Miangas dengan Philipina (Davos, General Santos) telah terjadi perdagangan sehingga terdapat peluang besar melakukan kerjasama interregional dan internasional yang memiliki pengaruh pada akses pasar global.

Kawasan perbatasan Kepulauan Talaud memiliki keterkaitan dengan didepannya (forward linkage) yaitu Phillipina, Hongkong, Jepang, karena itu menjadi pilihan menarik dalam pengelolaan pulau pulau terdepan ini menganut sistem outward looking, dan memang kenyataannya jarak tempuh Miangas, Marampit ke Philipina lebih dekat dibanding ke Manado dan Bitung. Melalui kebijakan yang komprehensif berupa sinergi antara pedekatan kesejahteraan terutama pengembangan ekonomi perbatasan (border economic) dan geopolitik terutama keamanan (security), serta pendekatan lingkungan (environmental) menjadi pilihan rasional guna memajukan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terdepan.

Kombinasi pendekatan ekonomi di samping pendekatan keamanan bisa berkontribusi positif memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan SDI sebagai potensi utama kawasan ini dengan berperan luas dalam perdagangan wilayah perbatasan, sehingga prinsip pengelolaan sebagaiamana tercantum dalam pasal 3 pada Perpres RI No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Terluar dapat sejalan, yakni berwasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Dengan paradigma ini maka harapan agar pengelolaan pulau pulau terdepan/terluar Kepulauan Talaud bisa memberikan keuntungan seperti terpelihara, terjaga dan berkembangnya keanekaragaman hayati ekosistem, terpelihara dan berkembangnya kekhasan nilai budaya seperti Eha dan Mane’e, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya wilayah serta dapat berfungsi sebagai economic safety belt dan national security belt. Untuk mewujudkan semua hal itu dibutuhkan kerjasama serius dan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

Filed in: Opini Alumni

One Response to “Memajukan Pulau-pulau Terdepan Indonesia”

  1. Abdi
    January 1, 2013 at 10:15 pm #

    Sejauh mana progres implementasi Perpres 78? Apa yang sudah dihasilkan setelah 7 tahun berjalan dan sejauh mana peran serta daerah? Jika tumpang tindih kewenangan, kelemahan koordinasi sketoral dan KKP yang masih mengajukan program yang ‘itu2 saja’, saya khawatir over headnya akan sangat tinggi dengan output dan outcome yang sangat rendah..

Leave a Reply