Panelis Fadiah Mahmud, Ashar Karateng, Andry Arief Bulu, AM Ibrahim (moderator) dan Dr. Rijal Idrus, M.Sc
Kompleksitas isu pesisir dan laut jadi perhatian banyak kalangan. Bukan hanya donor pembangunan internasional tetapi perguruan tinggi, LSM, pengusaha, blogger dan legislatif. Pemprov Sulsel pada 2007 bersama DPRD telah menginsiasi “Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.6 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir”.
“Kita peduli, bahkan lebih awal dibanding provinsi lain, Sulsel inisiator ke-3 se-Indonesia yang mengusulkan Perda pengelolaan pesisir” kata Andry A. Bulu, wakil ketua DPRD Sulsel saat jadi panelis diskusi “Adaptasi Perubahan Iklim, dalam Mengelola Wilayah Pesisir, Terpadu dan Berkeadilan Gender” yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kanada melalui CIDA, Oxfam, Yayasan Konservasi Laut (YKL)”.
Peserta bertanya ke panelis
Lima puluhan peserta yang diundang antusias mendengarkan paparan panelis di Ruang Samalona, Hotel Mercure, Makassar (16/3/2012) yang dipandu AM Ibrahim, aktivis Kelautan dari ISLA Unhas. Acara ini merupakan buah diskusi Pengurus ISLA Unhas dengan YKL yang sedang jalankan program “Restorasi Mata Pencaharian Pesisir” di 4 kabupaten pesisir Sulsel. Mencermati lingkup pesisir yang sangat luas dan unik itu, maka dihadirkan empat pembicara kompeten.
H. Andry Arief Bulu, SE, MM menyorot kebijakan dan komitmen pengelolaan wilayah pesisir, Dr. Rijal Idrus, M.Sc dari Puslitbang Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Unhas menyoal isu perubahan iklim dan dampaknya pada ekologi pesisir. H. Ashar Karateng, aktivis pemberdayaan masyarakat mengupas perencanaan wilayah pesisir berbasis keadilan gender dan Fadiah Mahmud, aktivis perempuan menyisir isu di seputar kaum perempuan pesisir.
“Perubahan iklim merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mulai melakukan mitigasi, kemudian memastikan kondisi kerentanan dan potensi daya tahan. Nah, dari sini kemudian dibutuhkan adaptasi atau solusi terhadapnya” ungkap Dr. Rijal Idrus.
“Bagaimana pun ini terkait dengan perilaku kita selama ini, jika hutan habis, hutang menumpuk. Marilah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu” katanya lagi.
Dr. Rijal Idrus dari Puslitbang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Unhas
Sementara itu, aktivis pemberdayaan masyarakat Sulsel H. Ashar Karateng yang telah dua puluhan tahun berkecimpung di ranah LSM mengakui bahwa dari sisi keadilan gender, memang ada ketidakadilan perencanaan. Oleh karena itu buat dia lebih adil pada cara pandang, citra, hindari subordinasi” katanya.
“Sesungguhnya bukan perkara sadar gender atau tidak, tapi memang ada kegagalan selama ini, yaitu tidak jelasnya target atau tujuan kita, baik sebagai pemerintah, LSM maupun pemangku terkait lainnya” katanya.
Menyangkut peran perempuan di pesisir, Fadiah Mahmud mengakui ada pandangan keliru dari kaum lelaki kepada perempuan. Dia mengambil contoh pada iklan yang dengan jelas membedakan perlakuan pada perempuan.
Beberapa peserta foto bareng dengan panelis
“Perempuan hanya merujuk ke urusan rumah tangga, mengurus rumah tangga. Tunduk dan harus pasrah pada maunya suami. Padahal perempuan mempunyai potensi yang luar biasa” tandasnya.
“Padahal perempuan mempunyai keunggulan pada cita rasa, pada kemampuan membaca keadaan, situasi, hingga kemampuan meredakan konflik” kata Fadiah. Menurutnya, salah persepsi pada agama dan tradisi serta simbolisasi kepada perempuan kerap melemahkan posisi perempuan.
Sebelumnya, Andry Arief Bulu mengakui bahwa pengelolaan terpadu merupakan solusi bagi rusaknya terumbu karang, bakau, pencemaran, bencana alam, jaminan kepastian hukum, dan konflik.
“Menindaklanjuti Perda Pesisir itu, saya ajak segenap stakeholder untuk bantu inisiasi pembentukan Badan Pengelola Pesisir Sulsel. Ini penting mengingat kompleksnya isu di pesisir. Saya minta YKL, ISLA Unhas dan pihak yang peduli pesisir dan laut ikut mewarnai gagasan ini” ungkap Andry yang mengaku punya bisnis empang di Jeneponto.
